Dewasa ini pertumbuhan ekonomi di sektor usaha kecil menengah (UKM)
sangatlah pesat, ditambah lagi dengan sebagian kehidupan masyarakat indonesia
berjiwa wirausaha yang memungkinkan membutuhkan dana untuk kelangsungan
usaha-usaha yang digeluti. Tidak hanya sebagai pekerja wirausaha yang
membutuhkan dana akan tetapi masyarakat biasa juga butuh dana untuk keperluan
sehari-hari. Perolehan dana tersebut salah satunya di dapat melalui kredit, pada
umumnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki
kemampuan untuk itu melalui perjanjian utang piutang antara pemberi utang
(kreditur) disatu pihak dan penerima pinjaman (debitur) dilain pihak. Setelah
perjanjian tersebut disepakati, maka lahirlah kewajiban pada diri kreditur, yaitu
untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur, dengan hak untuk
menerima kembali uang itu dari debitur pada waktunya, disertai dengan bunga
yang disepakati oleh para pihak pada saat perjanjian pemberian kredit tersebut
disetujui oleh para pihak yang bersangkutan. Dalam prakteknya di koperasi serba
usaha Vannah Lestari sering kali terjadi masalah yang dihadapinya, salah satunya
yaitu kredit macet. Dimana debitur tidak tepat dalam mengembalikan kredit yang
mengakibatkan permasalahan pada koperasi. Oleh karena itu koperasi Vannah
Lestari harus lebih teliti dan menghindarkan diri dari jeratan kredit macet. Apabila
terjadi kredit macet maka diperlukan penyelesaiannya. Untuk itu permasalahan
yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah implementasi sistem
prosedur pemberian kredit pada koperasi Serba Usaha Vannah Lestari di
Probolinggo. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi
terjadinya kredit macet di koperasi Vannah Lestari yaitu disebabkan oleh kreditur
dan disebabkan pula oleh pihak debitur. Penyelesaian masalah kredit macet pada
koperasi Vannah Lestari yaitu pembenahan terhadap prosedur pemberian kredit
yang selama ini di pakai koperasi dalam memberikan kredit kepada nasabah atau
debitur, melakukan tindakan tegas kepada karyawan yang ketahuan menerima
suap dari debitur agar hasil surveynya di loloskan.